Pengertian BPK: Lembaga audit keuangan negara independen

Pengertian BPK: Lembaga audit keuangan negara independen – Dalam kehidupan bernegara, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan adalah fondasi utama. Bayangkan sebuah rumah tangga yang keuangannya tidak teratur, tentu akan berantakan. Begitu pula negara. Untuk memastikan uang negara dikelola dengan benar dan sesuai aturan, ada lembaga khusus yang bertugas mengawasi. Lembaga inilah yang kita kenal sebagai BPK.

BPK, atau Badan Pemeriksa Keuangan, adalah lembaga tinggi negara yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini meliputi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Tujuannya jelas, yaitu untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan efektif. Dengan kata lain, BPK berperan penting dalam menjaga uang rakyat.

Hasil pemeriksaan BPK kemudian dilaporkan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Laporan ini menjadi dasar bagi lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan lebih lanjut. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, BPK berwenang merekomendasikan tindakan perbaikan atau bahkan menindaklanjutinya ke ranah hukum. Jadi, BPK bukan sekadar lembaga audit biasa. Untuk memahami lebih lanjut, Pengertian Usaha Aktivitas perlu dikaji secara mendalam

Keberadaan BPK sangat krusial dalam sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan pengawasan yang ketat dan independen, diharapkan penyalahgunaan anggaran negara dapat diminimalkan. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan negara yang baik akan berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hakikat Badan Pemeriksa Keuangan

Daftar Isi show

Definisi BPK Secara Umum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini meliputi seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta lembaga negara lainnya. Tujuan utama BPK adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dengan demikian, BPK berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pemeriksaan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hasil pemeriksaan BPK akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Laporan ini menjadi dasar bagi DPR dan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Sebagai lembaga independen, BPK memiliki otonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BPK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Hal ini menjamin objektivitas dan profesionalitas BPK dalam melakukan pemeriksaan. Opini BPK sangat penting sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan negara.

Asal Usul Istilah BPK

Istilah “Badan Pemeriksa Keuangan” berasal dari terjemahan langsung dari konsep lembaga audit keuangan negara. Konsep ini telah lama ada di berbagai negara dengan nama yang berbeda. Di Indonesia, istilah ini secara resmi digunakan sejak kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga yang independen dan berwenang dalam mengawasi keuangan negara.

Pembentukan BPK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap keuangan negara. Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan keuangan negara masih belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, dibentuklah BPK untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Pembentukan ini merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

BPK dalam Pandangan Para Pakar

Pengantar Definisi BPK Menurut Ahli

Berikut adalah definisi ‘Pengertian BPK’ dari berbagai ahli di bidang terkait. Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Definisi-definisi ini membantu memahami konsep secara menyeluruh. Mari kita telaah pandangan dari masing-masing pakar. Pemahaman dari berbagai sudut pandang ini akan memperkaya wawasan kita.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. (2016): BPK adalah lembaga negara yang independen dan berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dr. H. Syaiful Anwar, M.Si. (2018): BPK merupakan suatu entitas yang memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas publik. Melalui pemeriksaan yang komprehensif, BPK memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. BPK juga berfungsi sebagai early warning system terhadap potensi penyimpangan keuangan.
Dr. I Nyoman Wara, S.E., M.Si., Ak, CA (2020): BPK adalah lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan objektif. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara sistematis dan terstruktur. Hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk menilai kinerja keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal. BPK juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada entitas yang diperiksa.
Dr. Mardiasmo, MBA, Akt (2002): BPK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Audit kinerja bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu program atau kegiatan. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mengungkap indikasi adanya penyimpangan atau kecurangan.

Analisis Komparatif Definisi BPK

Persamaan utama dari definisi para ahli adalah penekanan pada independensi dan fungsi pemeriksaan BPK. Semua ahli sepakat bahwa BPK adalah lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Fungsi pemeriksaan ini meliputi penilaian kewajaran laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa independensi dan fungsi pemeriksaan adalah elemen inti dari BPK.

Perbedaan pandangan terletak pada penekanan aspek tertentu dari fungsi BPK. Beberapa ahli lebih menekankan pada peran BPK dalam memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Sementara ahli lain lebih menekankan pada peran BPK dalam menilai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Perbedaan ini memperkaya pemahaman kita tentang BPK, karena setiap ahli menyoroti aspek penting yang berbeda. Untuk memahami lebih dalam fenomena ini, mari kita telaah Pengertian Gerak Perpindahan secara komprehensif

Karakteristik Utama BPK

Ciri-Ciri Fundamental BPK

Karakteristik utama dari Pengertian BPK dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek penting. Ciri-ciri ini membedakannya dari konsep lain yang serupa. Pemahaman karakteristik ini penting untuk aplikasi yang tepat. Setiap karakteristik memiliki peran dalam membentuk identitas konsep. Mari kita telaah karakteristik yang paling menonjol.

Independensi: BPK adalah lembaga yang independen dan tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pihak manapun. Independensi ini memungkinkan BPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan profesional. Tanpa independensi, BPK tidak akan dapat memberikan opini yang kredibel dan diandalkan. Independensi BPK dijamin oleh undang-undang.
Otoritas Pemeriksaan: BPK memiliki otoritas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Otoritas ini meliputi hak untuk mengakses dokumen dan informasi yang relevan, serta hak untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Otoritas pemeriksaan ini memungkinkan BPK untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mendalam. BPK dapat memeriksa seluruh instansi pemerintah.
Objektivitas: BPK harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan tidak memihak. Objektivitas ini berarti bahwa BPK harus mendasarkan opini dan rekomendasinya pada bukti-bukti yang valid dan relevan. BPK tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. Objektivitas BPK dijamin oleh kode etik dan standar pemeriksaan.
Profesionalisme: BPK harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan kompeten. Profesionalisme ini berarti bahwa BPK harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih, serta menggunakan metodologi pemeriksaan yang tepat. BPK juga harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Profesionalisme BPK dijamin oleh standar kompetensi dan pelatihan yang berkelanjutan.

Karakteristik Unik BPK

Salah satu karakteristik unik BPK adalah kewenangannya untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Opini ini merupakan penilaian independen dan objektif terhadap kewajaran laporan keuangan. Opini BPK menjadi dasar bagi DPR dan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Opini BPK juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai kinerja keuangan negara.

Perbedaan BPK dengan Lembaga Lain

Perbedaan mendasar antara BPK dengan lembaga pengawas lainnya adalah fokusnya pada pemeriksaan keuangan negara. Lembaga lain mungkin memiliki fokus pada pengawasan aspek lain, seperti kepatuhan terhadap hukum atau efisiensi operasional. BPK secara khusus berfokus pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini membedakan BPK dari lembaga pengawas lainnya dan menjadikannya lembaga yang khusus dan ahli dalam bidangnya.

Klasifikasi Pemeriksaan oleh BPK

Pengelompokan Jenis Pemeriksaan BPK

Pengertian BPK dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Pengelompokan ini membantu memahami variasi dan aplikasinya. Setiap jenis memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik. Klasifikasi ini penting untuk pemilihan yang tepat sesuai kebutuhan. Pemahaman tentang berbagai jenis akan memudahkan implementasi.

Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan entitas yang diperiksa. Opini ini didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan merupakan jenis pemeriksaan yang paling umum dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan entitas dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan.
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu program atau kegiatan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kinerja membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja. Pemeriksaan kinerja semakin penting dalam era akuntabilitas publik.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk tujuan spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pemeriksaan ini dapat berupa investigasi atas dugaan penyimpangan, penilaian kepatuhan terhadap peraturan, atau evaluasi suatu kebijakan. PDTT seringkali dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan keuangan atau kinerja. PDTT dapat mengungkap potensi kerugian negara dan memberikan rekomendasi untuk tindakan korektif. Setelah mengetahui berbagai jenis gaya, mari kita pahami Pengertian Gaya Dorongan secara lebih mendalam

Kategori Pemeriksaan Berdasarkan Tujuan

Selain klasifikasi berdasarkan jenis, pemeriksaan BPK juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, pemeriksaan dapat dikelompokkan menjadi pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan evaluatif. Klasifikasi ini membantu dalam memahami fokus dan ruang lingkup pemeriksaan. Klasifikasi ini juga membantu dalam memilih metodologi pemeriksaan yang tepat.

Peran dan Manfaat BPK

Fungsi Pokok BPK

Fungsi utama dari Pengertian BPK sangat penting dalam berbagai konteks aplikasi. Setiap fungsi memiliki mekanisme kerja yang spesifik. Pemahaman fungsi ini krusial untuk optimalisasi penggunaan. Fungsi-fungsi ini saling mendukung untuk mencapai tujuan. Mari kita telaah fungsi-fungsi pokok yang perlu dipahami.

Pemeriksaan: Fungsi pemeriksaan merupakan inti dari tugas BPK. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan meliputi pengumpulan bukti, analisis data, dan penyusunan laporan. Hasil pemeriksaan digunakan untuk memberikan opini dan rekomendasi perbaikan.
Penilaian: BPK melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan entitas yang diperiksa. Penilaian ini didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Penilaian BPK membantu para pemangku kepentingan untuk memahami kinerja keuangan entitas dan mengambil keputusan yang tepat. Penilaian ini bersifat independen dan objektif.
Pengawasan: BPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif. Pengawasan BPK membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengawasan ini dilakukan secara berkala dan sistematis.

Kegunaan Keberadaan BPK

Keberadaan BPK sangat berguna dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pemeriksaan yang independen dan objektif, potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya. BPK juga berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

BPK juga bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja. Hal ini akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. BPK juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Signifikansi BPK bagi Negara

Signifikansi BPK bagi negara sangat besar, karena BPK berperan penting dalam menjaga keuangan negara. Dengan adanya BPK, pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra pembangunan terhadap Indonesia. BPK juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Penerapan Konsep BPK dalam Praktik

Contoh Aktivitas Pemeriksaan BPK

Contoh 1: Pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. BPK akan memeriksa apakah seluruh transaksi keuangan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan bukti pendukung yang valid. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada DPR dan menjadi dasar untuk pengawasan anggaran. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Contoh 2: Pemeriksaan kinerja program pembangunan infrastruktur untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. BPK akan memeriksa apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah anggaran telah digunakan secara optimal. Hasil pemeriksaan akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja program. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Contoh 3: Pemeriksaan atas pengelolaan dana bantuan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan dana. BPK akan memeriksa apakah dana bantuan sosial telah disalurkan kepada pihak yang berhak dan apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana bantuan sosial. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ilustrasi Kasus yang Ditangani BPK

Kasus Penyimpangan Dana Pensiun di BUMN

Latar belakang kasus ini adalah dugaan penyimpangan dana pensiun di salah satu BUMN yang menyebabkan kerugian negara. BPK melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap fakta-fakta terkait penyimpangan tersebut. Pemeriksaan ini meliputi pengumpulan bukti, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis data keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Implementasi dan hasil dari pemeriksaan BPK adalah pengungkapan fakta-fakta penyimpangan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menetapkan tersangka dan melakukan penuntutan. Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana BPK berperan dalam memberantas korupsi dan menjaga keuangan negara.

Implementasi Rekomendasi BPK

Langkah awal implementasi rekomendasi BPK adalah membentuk tim internal yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Tim ini bertugas untuk menyusun rencana aksi, melaksanakan tindakan korektif, dan memantau kemajuan implementasi. Tim ini juga harus berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Tips dan best practices dalam implementasi rekomendasi BPK adalah melibatkan seluruh pihak terkait, memastikan komitmen dari pimpinan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, penting juga untuk mendokumentasikan seluruh proses implementasi dan melaporkan hasilnya kepada BPK. Dengan implementasi yang tepat, rekomendasi BPK dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi organisasi.

Kesimpulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan independen dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini mencakup seluruh entitas yang mengelola keuangan negara, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga negara lainnya. Tujuan utama BPK adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Peran BPK sangat signifikan dalam menjaga integritas keuangan negara dan mencegah terjadinya penyimpangan. Hasil pemeriksaan BPK memberikan informasi penting bagi pemerintah dan DPR dalam pengambilan keputusan terkait anggaran dan kebijakan fiskal. Dengan demikian, keberadaan BPK menjadi pilar penting dalam sistem pengawasan keuangan negara demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

FAQ tentang Pengertian BPK

Apa itu BPK dan apa kepanjangannya?

BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keberadaan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat.

Apa fungsi utama BPK?

Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk pemahaman lebih lanjut, pengertian menurut wikipedia dapat memberikan gambaran umum mengenai topik ini
.

Apa saja wewenang yang dimiliki oleh BPK?

BPK memiliki beberapa wewenang penting, di antaranya adalah memilih objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan jenis pemeriksaan, meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu, BPK juga berwenang memberikan pendapat kepada DPR, DPD, dan DPRD mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah.

Bagaimana BPK mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya?

BPK mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. LHP tersebut bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. BPK juga menindaklanjuti hasil pemeriksaannya dengan merekomendasikan perbaikan kepada pihak yang diperiksa. Pihak yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

Apa dampak dari hasil pemeriksaan BPK?

Hasil pemeriksaan BPK memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara. Temuan-temuan BPK dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem pengendalian internal, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta penegakan hukum terhadap penyimpangan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK juga dapat menjadi masukan bagi DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.